Komisi D DPRD Karanganyar Evaluasi Sistem Zonasi

Kamis, 04 Juli 2019 : 07:42
KRICOMNEWS - Komisi D DPRD Karanganyar, meminta agar pemerintah melakukan evaluasi sistem zonasi yang diterapkan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 sebgaimana yang tercantum dalam Permendiknas No 51 tahun 2018.

Seperti dilaporkan jurnalis hariankota.com Iwan Iswanda, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, usai melakukan peninjuaan pelaksanaan PPDB di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rabu (03/06/2019).

Menurut Endang, dalam sistem zonasi ini, ditemukan banyak persoalan di lapangan.

Menurut Endang, kendala yang tersebut, karena dalam sistem zonasi belum mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, jumlah siswa sekolah dasar (SD) yang lulus, jumlah daya tampung masing-masing SMP, serta fasiltas yang meliputi sarana dan prasarana sekolah.

“Sisitem zonasi harus dievaluasi jika memang ingin dilanjutkan. Karena banyak persoalan yang dihadapi di lapangan, diantarnya, tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah siswa SD yang lulus serta daya tampung yang diterima. Ini jadi kendala utama dalam zonasi. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat sekolah,” kata Endang, Rabu (03/06/2019).

Endang mencontohkan. Seperti di Kecamatan Jaten, jumlah keseluruhan lulusan SD sebanyak 1063 siswa, sementara daya tampung SMP yang ada sejumlah 400 lebih sisswa.

Maka akan ada 600 siswa yang tidak diterima. Disisi lain, sekolah swasta yang ada juga tidak bisa menampung, karena hanya ada 2 sekolah swasta.

Disisi lani, dampak penerapan zonasi dalam PPDB ini, jelas Endang, ada sejumlah sekolah yang sebelumnya sempat membludag, saat ini justru kekurangan siswa atau belum memenuhi quota, seperti di SMP Negeri 1 Karanganyar kota dan SMP Negeri 1 Tawangmangu. (Iwn/Tyo)
Share this Article
Previous Article
Next Article
Copyright © 2019 Kricomnews - All Rights Reserved
Design by Ginastel.com