Rinto Subekti Tekankan ASN Wajib Pahami Empat Pilar

Sabtu, 22 Juni 2019 : 07:24
KRICOMNEWS - Anggota MPR RI yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI Rinto Subekti, SE. MM, mensosialisasikan empat pilar pada masyarakat.

Kali ini, bertempat di Balai Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kamis 20 Juni 2019, Rinto memberikan sosialisasi empat pilar pada aparatur pemerintahan Kabupaten Karanganyar, sekecamatan Tawangmangu.

Rinto berpendapat bahwa setiap aparatur pemerintah mulai tingkat pusat hingga desa wajib memahami 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemahaman tersebut mampu menguatkan persatuan dan kesatuan.

"Tindakan selanjutnya tentu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena yang dilayani aparatur dari berbagai suku, agama, dan golongan, sehingga dengan berpedoman pada 4 Pilar ini akan menjadikan aparatur bijak dalam menghadapi berbagai hal," ujar Rinto, di Tawangmangu, Karanganyar.

4 Pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga MPR RI perlu melakukan sosialisasi kepada para aparatur hingga ke daerah-daerah.

Orang nomer satu dijajaran Partai Demokrat Jawa Tengah ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergi pusat dan daerah. Mengingat sinergi sangat diperlukan untuk dapat membangun Kabupaten lebih baik, termasuk bagi Kabupaten Karanganyar.

Rasa syukur juga ia sampaikan karena para aparatur se Kecamatan Tawangmangu bisa meluangkan waktu bertatap muka langsung untuk menerima sosialisasi empat pilar.

Sementara Rinto menyampaikan bahwa acara ini sangat penting, bahkan kehadiran para perangkat se Kecamatan Tawangmangu ini menjadi amunisi, obat, dan penyemangat bagi warganya untuk terus memupuk persatuan dan persatuan antar warga se Kecamatan Tawangmangu khususnya dan Kabupaten Karanganyar Umumnya.

Rinto melanjutkan bahwa Kecamatan Tawamgamngu merupakan pusat wisata di Kabupaten yang terletak di lereng Gunung Lawu.

Sedangkan dalam semangat membangun dan otonomi tetap berjalan sesuai keinginan bersama, maka perlu kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah. Dalam hal demokrasi, pihaknya ingin tidak lagi hanya mengandalkan keterwakilan, tapi juga kedaulatan.

Ia juga menyampaikan perhatiannya terhadap pendidikan. Ia menjelaskan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sesuai amanat UUD (Dia/Adi)
Share this Article
Previous Article
Next Article
Copyright © 2019 Kricomnews - All Rights Reserved
Design by Ginastel.com